Bila Anda sempat membuka UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bukalah Pasal 126 ayat (1): Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dibentuk. Kini, terpetik kabar adanya penegasan kembali tupoksi baru Kecamatan yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tak percaya? Simak Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

• Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan disusun berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan.

• Rencana Kerja Kecamatan disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan.

Sebagai sebuah SKPD maka Kecamatan pun harus menyesuaikan pola kerjanya khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran seperti SPKD yang lainnya yaitu harus membuat rencana anggaran dan rencana kerja baahkan rencana strategis (Renstra) 5 tahunan.

Ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi Kecamatan karena Kecamatan terbiasa menerima kegiatan rutin dan dana droping langsung dari Kabupaten. Selain itu Kecamatan juga harus lebih teliti dalam memilih area kerjanya karena tidak menutup kemungkinan kegiatan yang telah direncanakan ternyata sudah menjadi bidang kerja SKPD yang lain.

Masa transisi pemerintahan mensyaratkan suatu pencarian gagasan yang baru dan aplikatif dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Ir. Yudianto, MSc (Bappenas) menguraikan sistem perencanaan pembangunan nasional secara sistematis dan rinci. Wacana keterkaitan perencanaan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlanjut pada sisi "teknis" yaitu pendekatan alokasi indikatif pada Prioritas Daerah (KUA dan PPAS).